#KOMISI II DPR RI

Kami memiliki 375 berita tentang komisi ii dpr ri

Blokir anggaran tak halangi komitmen bangun IKN

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran di salah satu kementerian terkait ...

DPR gelar rapat paripurna putuskan RUU BUMN jadi undang-undang pada Selasa pagi

DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga ...

Mendagri sebut jadwal pelantikan kepala daerah mundur lantaran faktor eksternal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa alasan mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil ...

Pemerintah dan DPR RI sepakat pelantikan kepala daerah digelar serentak

Pemerintah dan DPR RI menyepakati pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan dismissal ...

Mendagri sebut anggaran MBG dari daerah digunakan untuk perbaikan sekolah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan agar anggaran daerah ...

Mendagri sebut pagu anggaran Kemendagri tahun 2025 diefisiensi hingga 50 persen

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2025 dilakukan efisiensi ...

DPR panggil Mendagri Tito Karnavian minta penjelasan pengunduran pelantikan kepala daerah

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengatakan hari ini pihaknya memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ...

DPR RI rapat paripurna soal RUU BUMN pada 4 Februari 2025

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI akan menyelengarakan rapat paripurna mengenai  Rancangan ...

Eko Hendro Purnomo sebut terdapat 11 poin utama di RUU BUMN

Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eko Hendro Purnomo mengatakan terdapat ...

Mendagri ungkap pelantikan kepala daerah non-sengketa di MK 6 Februari 2025 dibatalkan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi ...